Activity-based Budgeting


Pos-pos pengeluaran terbesar kita, sebenarnya ada di hal-hal remeh  kita,  yang seringkali terjadi setiap harinya. Biasanya, begini yang terjadi. Tapi ini harus dihindari. Karena ini berlawanan dengan pertumbuhan dan keadilan. Keadaan tidak akan selalu sama, ‘kan? Jumlah penduduk terus bertambah. Bayi-bayi  lahir lebih banyak dibandingkan mereka yang meninggal. Otomatis, pendidikan dan kesehatan harus terus ditumbuhkan, ‘kan? Bila lancar, pertumbuhan permintaan barang/jasa yang diproduksi akan meningkat, maka pengusaha perlu melakukan penyesuaian produksi juga ‘kan? Harus ada investasi untuk masa depan. Pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk anak cucu, pabrik baru untuk para pengusaha yang bisnisnya berhasil.

Bugeting yang dilakukan, sebaiknya memang pada aktivitas yang paling penting. Dan harus ada dana yang disiapkan untuk pertumbuhan. Minimal, ditahan sebagai simpanan untuk kemudian diinvestasikan untuk pertumbuhan di masa datang. Inilah yang namanya penganggaran. Aktivitasnya direncanakan, dan dengan anggaran yang memang sudah disesuaikan. Tidak lebih dan tidak boleh kurang untuk saat ini. Tapi masa depan tetap harus dibeli dengan harga hari ini (baca: investasi). Karena hidup dan kegiatan tidak hanya berjalan hari ini saja, tapi juga esok.

Analogi yang sama, bisa kita gunakan untuk ongkos transportasi di negara kita. Ongkos termahalnya bukan terletak di pembelian kendaraan, sebenarnya. Tapi di jenis apa energi yang kita gunakan. Makin sedikit cadangan energi tersebut, makin mahal harganya. Makin terpengaruh harga perdagangan luar negeri, makin mahal juga harga energi tersebut. Inilah yang menyebabkan subsidi energi kita semakin lama semakin tinggi dan semakin tidak terkendali. Syarat-syaratnya sudah berlaku. Minyak bumi adalah energi abad 20 yang semakin lama semakin tinggi tingkat eksploitasinya dan banyak digunakan di berbagai negara. Untuk negara dengan kualitas minyak yang bagus, tidak masalah untuk penggunaan sendiri.  Celaka bagi negara yang kualitas minyaknya tidak untuk kendaraan bermotor. Harus mengimpor dari perdagangan energi di luar negeri. Ini  ongkos yang mahal sekali.

Diskursus di media kini makin  kencang, tentang subsidi energi yang terus membumbung.  Naik,tapi merugikan. Karena anggaran ini seharusnya bisa dialokasikan untuk yang lain-lain. Tidak hanya itu, tetapi dan yang paling utama adalah subsidi ini ternyata habis secara sia-sia. Subsidi energi kita digunakan untuk kendaraan-kendaraan pribadi, yang jumlahnya sangat besar di jabodetabek.  Lihat, subsidi energi terbuang-buang menjadi asap kendaraan bermotor bersama kemacetan di ibukota negara. Iya dong,  pertumbuhan konsumsi kendaraan bermotor ‘kan paling tinggi di jabodetabek.

Bagi pebisnis, budgeting berarti costing. Penganggaran berarti pengeluaran. Siapkan saja biaya-biaya untuk melakukan aktivitas tersebut. Termasuk aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Siapkan saja dananya, anggap saja sebagai biaya. Lalu berikan harga jual yang tetap memberikan keuntungan. Pungutan liar bagi kendaraan angkut luar biasa besarnya. Untuk mengamankan perjalanan dari kejaran preman, untuk masuk pelabuhan, semuanya butuh  biaya.  Belum lagi untuk oknum-oknum berseragam yang meskipun sudah punya gaji tetap, masih merasa kekurangan dan meminta-minta lagi dari sopir kendaraan angkutan logistik.

Biayanya bukan termasuk dalam pos “biaya tidak terduga” lagi. Melainkan sudah demikian tetapnya. Untuk menjamin “Service” yang diberikan,  para oknum berseragam juga memberikan standar “harga jual”. Padahal ini tidak melulu untuk perjalanan. Misalnya, untuk penimbangan kendaraan beserta barang yang diangkut. Sebenarnya aktivitas ini kan penting. Supaya jalan raya kita tidak terbebani oleh muatan kendaraan yang dipaksa-paksa. Tapi ya begitu, tidak masalah membawa beban lebih, asalkan “harga jual” dipenuhi oleh para sopir. Bagi pebisnis kita, mau bagaimana lagi. Ya sudah, masukkan saja sebagai biaya.

Di beberapa perusahaan multinasional yang juga beroperasi di Indonesia, seringkali karyawan negeri kita dimarahi pada akhir tahun pelaporan keuangan. Sebabnya, pungutan liar yang tinggi dan tidak bisa ditekan. Mungkin memang tidak bisa diturunkan, dan memang dicatat sekalian sebagai biaya. Tapi tetap saja, kemarahan tidak bisa dihindarkan. Minimal, itu adalah excuse bagi  pimpinan dan pengawas perusahaan sebagai salah satu cara menekan biaya yang terjadi. Bagi mereka tidak masuk akalnya adalah, terjadinya penambahan biaya yang tidak berakibat pada naiknya nilai manfaat dari barang/jasa yang dihasilkan.

Dalam hal anggaran ini berlaku hukum pareto juga. Anggaran yang besar, justru datang dari aktivitas yang tidak banyak. Dan sisi satunya,  kegiatan yang banyak ternyata tidak membutuhkan anggaran yang besar. Analogi ini sama persis dengan yang terjadi dengan RAPBN kita. Pos-pos anggaran ternyata justru boros untuk belanja pegawai.  Belanja ini digunakan untuk membayar gaji tetap, tes penerimaan, dan lain sebagainya. Padahal negara kan butuh pengembangan. Pos-pos pengeluaran sebaiknya dioptimalkan di investasi untuk infrastruktur. Ya wajar ketika pertumbuhan negara belum merata, karena dengan anggaran yang terbatas, akhirnya para pengelola negara jadi terbata-bata dalam mendistribusikan anggaran untuk infrastruktur. Masuk akal tanpa pengecualian.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s